Walikota Makassar Ingin Kantor Pelayanan Publik Siapkan Penerjemah Bahasa Isyarat

MAKASSAR - Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi hak masyarakat tunarungu untuk mengakses pelayanan di berbagai bidang, seperti kesehatan dan komunikasi.

Baca juga: Sambangi Musholla Ar Rochani, Pangdam XIV Hasanuddin Apresiasi Sinergitas Kapolres dan Dandim 1410 Bantaeng

Pertama, Danny Pomanto menginstruksikan agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar menyediakan layanan penerjemah bahasa isyarat.

Hal ini ditegaskan Danny Pomanto saat berjumpa pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan di kediamannya, Jalan Amirullah Makassar, Kamis (22/09/2022).

Baca juga: Program Gubernur Andi Sudirman, DKP Sulsel Telah Tanam 1,7 Juta Batang Mangrove

“Kami sudah tetapkan RSU Daya menjadi rumah sakit yang memiliki interpreter (penerjemah) bahasa isyarat di Kota Makassar, ” Kata Danny Pomanto.

Danny menilai pasien tunarungu sangat rentan mengalami kendala komunikasi dua arah ketika mengakses dan menerima layanan kesehatan tanpa bantuan penerjemah bahasa isyarat.

Baca juga: Bersama 3 Menteri, Gubernur Sulsel Tanam Mangrove di Maros

Lagipula hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah milik semua orang, termasuk masyarakat tunarungu.

Danny Pomanto juga berniat menjadikan Makassar menjadi pusat bahasa isyarat di Indonesia. Program pelatihan bahasa isyarat yang sudah ada akan dikembangkan.

Baca juga: Wujud Komitmen Transparansi Informasi Publik, Pemkab Bantaeng Gelar Rakor PPID

"Kita sudah punya anggaran untuk training bahasa isyarat, kita mau kembangkan menjadi pusat bahasa isyarat di Indonesia, ” jelasnya.

Selain itu, dia mengaku akan menyusun regulasi agar ruang pelayanan publik yang berada di Makassar agar memfasilitasi secara khusus masyarakat tunarungu dengan penyediaan penerjemah bahasa isyarat.

Baca juga: Sekprov Sulsel Hadiri Silaturahmi Kunjungan Kerja Tim Pembina Samsat Nasional

Sedangkan, untuk ruang publik yang di luar otorisasi Pemkot Makassar, baik milik negara maupun swasta, akan dihimbau untuk memfasilitasi ketersediaan penerjemah bahasa isyarat untuk masyarakat tunarungu.

"Kita akan buat Perwali standarisasi bahasa isyarat di semua fasilitas milik Pemerintah Kota Makassar. Begitu juga seperti bandara, pelabuhan, lembaga penyiaran televisi, maupun kantor-kantor swasta yang ada di Makassar kita akan imbau untuk sediakan (penerjemah bahasa isyarat), ” Tuturnya.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Danny Pomanto untuk mewujudkan visi Makassar Kota yang Nyaman Untuk Semua.

Makassar kota yang nyaman untuk semua. Itu sifatnya inklusif, termasuk untuk masyarakat tunarungu. Tugas kami menjadi fasilitator dan penyediaan fasilitas, ” ungkapnya.

Pemkot Makassar, sambung Danny sudah memiliki Rencana Aksi Daerah untuk pecahkan persoalan ini. Di dalamnya memfokuskan pada setiap persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Gubernur Sulsel Dorong Kemandirian Desa Melalui Potensi Wisata

"Kita sudah punya RAD terkait persoalan ini. Masyarakat tunarungu persoalan yang dihadapi beda solusinya juga tersendiri, tunadaksa juga solusinya beda sendiri. Saya butuh bantuan teman-teman Gertakin untuk membantu merumuskan untuk bahan penyusunan regulasi dan standarisasinya", jelasnya.(***)