Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Tekankan Sinkronisasi Data Percepat Penurunan Angka Stunting di Makassar

MAKASSAR - Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menekankan pentingnya sinkronisasi data.

Baca juga: Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, Kemenkes RI - Pemkab Bantaeng Gelar Sikat Gigi Massal

Hal itu ditegaskan Fatmawati saat membuka Focus Group Discussion Manajemen Data dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022, di Swiss-Bell Hotel, Senin (21/11/2022).

Kegiatan ini merupakan aksi enam dari delapan aksi integrasi konvergensi intervensi penurunan stunting di Kota Makassar.

Baca juga: Vaksinasi Massal di Polres Bantaeng, Jajaran dan Personil Inisiatif Berbagai Sembako

Fatmawati menyampaikan sebagai Ketua TPPS, lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing.

Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14% pada tahun 2024, mendatang. Sehingga sistem menajemen data sangat diperlukan.

Baca juga: Kapolres dan Dandim 1410  Tinjau Vaksinasi Warga Binaan Rutan Kelas II Bantaeng

Hanya saja, kata dia, ada beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting di Kota Makassar.

Salah satunya, peran setiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.

Baca juga: Evaluasi PPKM Luar Pulau Jawa-Bali, Daerah Sulsel Terapkan PTM Sesuai SKB dan Diskresi SKB

“SK TPPS tingkat kelurahan sudah diterima, diharapkan lurah sebagai ketua segera menjalankan tupoksinya sehingga dari awal bisa terbangun sinkronisasi data, ” tegas Fatmawati.

Untuk itu, kata dia, penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Sehingga Fatmawati mengajak seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk mendukung program nasional menuju zero stunting 2030.

Baca juga: Cegah Stunting, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail Beri Motivasi Bagi Masyarakat

“Kita kan ada tim terpadu yang dapat lebih memudahkan akurasi data. Saya turun awal-awal Puskesmas kasih data sampai 400 data stunting, makanya saya cek ulang. Dibutuhkan klasifikasi data mana gizi buruk, gizi kurang, dan mana yang betul-betul stunting, ” jelasnya.

Ia berharap sinkronisasi data di Puskesmas hingga tingkat kelurahan bisa dimaksimalkan. Apalagi, Makassar merupakan daerah dengan angka stunting terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Kita sudah punya tim terpadu dan di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPKB. Makanya itu kita sudah mulai ada perbaikan, ” ujar Fatmawati.

Meski begitu, Fatmawati mengaku optimistis Makassar bisa mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting.

Apalagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp 50 Juta dana kelurahan yang bersumber dari APBD 2023 di masing-masing kelurahan untuk fokus pada penanganan stunting.

Baca juga: Bantaeng Perkenalkan Inovasi Donasi untuk Bantu Tunggakan BPJS Kesehatan Warga

“2024 target penurunan angka stunting, Kota Makassar harusnya bisa lebih cepat lagi karena permasalahan utama itu di penganggaran, nah sementara kebijakan pemerintah kita itu luar biasa, ” ucapnya.(***)