Tangani Dampak Inflasi, Gubernur Sulsel Minta Dukungan Legislator Agar Sistem Penganggaran Lebih Fleksibel

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, terkait masalah terkait inflasi yang berdampak pada perubahan alokasikan dalam pengalokasian anggaran, Pemerintah Daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Sehingga mengharapkan dukungan legislatif agar mekanisme sistem penganggaran memiliki fleksibilitas dan adaptif.

Baca juga: Berdayakan Penjahit Lokal, Bupati Bantaeng Salurkan Kain Seragam Sekolah Untuk Peserta Didik Secara Gratis

“Kementerian Keuangan sudah menginstruksikan, termasuk APBN dilaksanakan sistem penganggaran yang sangat fleksibilitas tinggi, karena momentum global dan perubahan dari dampak perang, pandemi dan seterusnya. Kita harus lebih fleksibel dalam sistem penganggaran dan menjadi perhatian kita, ” kata Andi Sudirman.

Hal itu Ia sampaikan pada Rapat Paripurna dengan agenda penandanganan Nota Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pengantar Penganjuan Nota Keuangan Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di Kantor DPRD Sulsel, Kamis, 15 September 2022.

Baca juga: Ketua TP PKK Sulsel Dorong Kader Bangun Sinergitas Dukung Program Pemerintah

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan inflasi. Walaupun inflasi terjadi peningkatan namun secara umum di Sulsel angkanya masih terjaga dan diupayakan tidak melewati angka nasional.

Terbaru, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi. Penghargaan itu diterima pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah TPID Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu  14 September 2022.

Baca juga: Sekprov Sulsel Minta Ombudsman Kawal Pengaduan Masyarakat

Capaian TPID Award ini sebagai bukti sinergitas  dan kerjasama yang baik antara Pemerintahan Provinsi Sulsel, Kantor Bank Indonesia (BI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya di Provinsi Sulsel.

Baca juga: Pemkab Bantaeng Ikuti Verifikasi Kabupaten Layak Anak tahun 2022

“Alhamdulillah Sulsel menjadi Provinsi terbaik dalam menjaga inflasi khususnya di Pulau Sulawesi, ” sebutnya.

Sehingga ke depan upaya dalam memacu inflasi harus menjadi perhatian, termasuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi. Sehingga sinergi bersama harus diperkuat. Harus berupaya bersama dalam menangani inflasi

Baca juga: Jalin Kerjasama Sejarah dan Budaya, UPT Lingkup Disbudpar Sulsel Optimalkan Wisata ke Museum

“Kita harus berpacu menekan inflasi dan penanganan inflasi harus dilaksanakan, kerja sama harus serempak seperti kita menangani pandemi Covid-19 yang menjadi perhatian Bapak Presiden yang kita cintai, ” pungkasnya.(***)