Gubernur Andi Sudirman Temui  Dirjen Bina Pemdes, Bahas Peta Batas Desa di Sulsel

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendorong percepatan penyelesaian peta batas desa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Dampingi Wapres RI Berkunjung di UMI Makassar

Hal itu diakui oleh Andi Sudirman usai menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (20/5/2022).

“Beberapa hal kami diskusikan bersama. Salah satunya mengenai peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tentu mendukung upaya dari Ditjen Pemdes Kemendagri dalam penyelesaian peta batas desa, ” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Bersama Pangdam XIV Hasanuddin Tinjau Pameran Alutsista

Dirinya berharap, dengan penetapan batas desa ini pula, juga termasuk dalam mendorong pengembangan desa. 

“Kita tentu mendorong untuk pengembangan usaha di Desa. Termasuk dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan administratif yang lebih baik bagi masyarakat, ” jelasnya.

Baca juga: Wakil Walikota Makassar Tinjau RSUD Daya Pastikan Pelayanan Berjalan Baik

Apalagi di Sulsel, kata dia, memiliki kekayaan pariwisata panorama alam. Hal ini juga sebagai wujud pemulihan sektor pariwisata yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan, bahwa pihaknya tengah fokus dalam melaksanakan kegiatan dalam asistensi teknis penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. 

Baca juga: Walikota Makassar Dampingi Kepala BNN Sulsel Kunjungi Longwis Bara-Baraya

"Ini untuk menjadi referensi dalam online single submission (OSS) yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya menjadi peta tematik yang akan dioverlai peta-peta yang lain. Jadi setiap Desa, kita ketahui potensi ril berdasarkan peta tematik yang dihimpun dari tim satu peta Indonesia pada Kementerian Perekonomian, ” ungkapnya.

“Hingga saat ini dalam hal penyelesaian peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah selesai sekitar 65 desa dari 2.255 desa, " sebutnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Dampingi Wapres KH Ma’ruf Amin Kunjungan Kerja ke Wajo

Pihaknya pun mendorong dalam percepatan pembentukan wirausaha di Indonesia. Termasuk dalam pengembangan wisata di Desa.(***)